139 hasil ditemukan

Pos Blog (103)

  • Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh

    Falsafah hidup dan kearifan orang Sunda yang satu ini tentunya bukan hal asing di telinga kita. Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh. Falsafah ini punya arti dan makna yang istimewa karena ia mengajarkan satu kesatuan sikap yang jika terjiwai dengan baik oleh suatu masyarakat berpotensi besar untuk membuat masyarakat tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat yang kuat, bersatu dan sejahtera. Silih asah yang berarti saling memintarkan, silih asih yang berarti saling sayang menyayangi dan silih asuh yang berarti saling memelihara, adalah tiga prilaku yang menjadi satu kesatuan pembentuk budaya hidup yang memungkinkan terwujudnya sebuah tatanan masyarakat dengan peradaban yang luhur. Pesan-pesan yang nampak sederhana dari falsafah tersebut sesungguhnya sesuatu yang amat bernilai tinggi. Dan bukan hanya itu bahkan kalau kita cermati, pesan-pesan tersebut adalah pesan-pesan yang sama dengan apa yang di ajarkan dalam agama kita. Tapi mungkin inilah salahnya kita yang cenderung abai dengan kearifan falsafah dan budaya bangsa kita sendiri. Entah bagaimana kita saat ini masih cenderung bangga dengan hal-hal yang justru asalnya dari negeri orang. Sudah waktunya saya kira kita kembali kepada jati diri bangsa kita sendiri. Toh kita memanglah sebuah bangsa yang mewarisi bukan saja limpahan kekayaan alam yang luar biasa tapi juga limpahan kearifan budaya yang luhur. Silih asah - saling memintarkan. Betapa tidak luar biasanya jika hal ini bisa kita lakoni dengan baik. inilah yang dalam kitab suci disebut dengan saling nasehat menasehati dan saling ingat mengingatkan. Jadi, jangan lagi kita cenderung saling membodohkan dan jangan lagi kita cenderung saling merendahkan. Berbagi ilmu, wawasan dan kebijaksanaan yang menguatkan dan memotivasi harus jadi budaya yang merata dalam keseharian kita. Silih asih - saling menyayangi. Ini tentu hal yang sangat dasyat jika bisa lakoni dengan baik. Sebab kita tahu bersama bahwa kasih sayang itulah kunci segalanya. Kasih sayang inilah akar dari segala prilaku luhur manusia. Dah bahkan kasih sayang ini adalah inti dari pada ajaran agama. Jadi, segala bentuk prilaku saling benci itu harus dihilangkan sebersih-bersihnya. Saling menyayangi inilah setinggi-tingginya pencapaian keluhuran peradaban. Di atas dasar kasih sayang inilah seluruh interaksi kita harus berdiri. Silih asuh - Saling memelihara. Luar biasa jika prilaku ini benar-benar dapat membudaya. Di sinilah kita bisa melihat arti menjadi manusia. Dalam agama kita sering sekali mendengar keharusan untuk mencintai sesama manusia sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ya, memang demikianlah seharusnya. Karena adalah sebuah keniscayaan bahwa hidup kita bergantung pula kepada orang lain. Hal-hal yang sebaliknya, seperti saling merendahkan dan menjatuhkan adalah hal yang tidak boleh lagi ada. Kalau boleh dikata sebenarnya bahkan dengan tiga dasar prilaku saling asah, saling asih dan saling asuh yang nampak sederhana ini saja, jika benar-benar bisa kita terapkan dan wujudkan menjadi sebuah budaya yang hidup dengan kuat di dalam masyarakat kita dapat menyaksikan sebuah tatanan masyarakat yang gilang gemilang. Karenanya sudah semestinyalah kita benar-benar kembali kepada akar dan kearifan bangsa kita yang luhur ini.

  • UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945

    Pembukaan Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik. (2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3 Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar dari ada haluan negara. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Pasal 5 (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang- undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Pasal 6 (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. Pasal 7 Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal 8 Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Pasal 9 Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): "Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang- Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Janji Presiden (WakilPresiden): "Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa." Pasal 10 Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11 Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 12 Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 (1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Presiden menerima duta negara lain. Pasal 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pasal 15 Presiden memberi gelaran, tanda jasa ,dan lain-lain tanda kehormatan. BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16 (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. BAB V KEMENTERIAN NEGARA Pasal 17 (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintahan. BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal 19 (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang. (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Pasal 20 (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pasal 21 (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang. (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disyahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. Pasal 22 (1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23 (1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu. (2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. (3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. (4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang. (5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24 (1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang. Pasal 25 Syarat-syarat untuk menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. BAB X WARGA NEGARA Pasal 26 (1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. (2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. BAB XI AGAMA Pasal 29 (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. BAB XII PERTAHANAN NEGARA Pasal 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. (2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang. BAB XIII PENDIDIKAN Pasal 31 (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 32 Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. BAB XIV KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 33 (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anakyang terlantar dipelihara oleh negara. BAB XV BENDERA DAN BAHASA Pasal 35 Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Pasal 36 Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia. BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang hadir. ATURAN PERALIHAN Pasal 1 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia . Pasal II Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pasal III Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pasal IV Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. ATURAN PERTAMBAHAN (1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini. (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar. PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA UMUM I. Undang-Undang Dasar, sebagian dari hukum dasar Undang-Undang Dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang- Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Memang untuk menyelidiki hukum dasar (droit constitution nel) suatu neqara, tidak cukup hanya menyelidiki pasal-pasal Undang-Undang Dasarnya (loi Constituttionelle) saja, akan tetapi harus menyelid1ki juga bagaimana prakteknya dan bagaimana suasana kebatinannya (geistlichen Hintergrund) dait Undang- Undang Dasar itu. Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks Itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang Itu. II. Pokok-pokok pikiran dalam "pembukaan" Apakah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam "pembukaan" Undang Undang Dasar. 1 . "Negara" - begitu bunyinya - melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian "pembukaan" itu menghendaki persatuan. meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan. 2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 3.Pokok yang ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan Rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara Yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. 4. Pokok pikiran Yang keempat Yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan Yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi Yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. III. Undang-undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan dalam pasal-pasalnya. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (Reichtsidee) Yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum Yang tertulis (Undang-Undang, Dasar) maupun hukum Yang tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya. IV. Undang-Undang dasar bersifat singkat dan supel. Undang-Undang Dasar hanya memuat 37 pasal. Pasal-pasal lain hanya memuat peralihan dan tambahan. Maka rencana ini sangat singkat jika dibandingkan misalnya dengan Undang- Undang Dasar Filipina. Maka telah cukup jikalau Undang-Undang Dasar hanya memuat aturan-aturan , pokok hanya memuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah Pusat dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan sosial. Terutama bagi negara baru dan negara muda, lebih baik hukum dasar yang tertulis itu hanya memuat aturan-aturan pokok, sedang aturan-aturan yang menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan kepada undang-undang yanglehih mudah caranya membuat, merubah, dan mencabut. Demikianlah sistem Undang-Undang Dasar. Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Masyarakat dan negara Indonesia tumbuh, dan berubah, terutama pada zaman revolusi lahir batin sekarang ini. Oleh karena itu. kita harus hidup secara dinamis, harus melihat segala gerak gerik kehidupan masyarakat dan negara Indonesia. Berhubung dengan itu, janganlah tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk (Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah. Memang sifat aturan yang tertulis itu mengikat. Oleh karena Itu makin "supel" (elastic) sifatnya aturan itu makin baik. Jadi kita harus menajga supaya sistem Undang-Undang Dasar jangan sampai ketinggalan zaman. Jangan sampai kita membikin undan-gundang yang lekas usang (verouderd). Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara lalah semangat, semangat Para penyelenggara negara, semangat Para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat Para penyelenggara negara, Para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat Para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat Itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis. Berhubung dengan itu, hanya aturan-aturan pokok saja harus ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, sedangkan hal-hal yang perlu untuk menyelenggarakan aturan-aturan pokok itu harus diserahkan kepada undang-undang. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA Sistem pemerintahan negara yang ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar ialah: I.Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat). 1. Negara Indonesia berdasar atas hukum, (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtsstaat). II Sistem Konstitusional. 2. Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). III. Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Die gezatnte Staatgewalt liegi allein bei der Majelis). 3. Kedaulatan Rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (Vertretungsorgan des Willens des Staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang-Undang Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara. Majelis ini mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden). Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah "mandataris" dari Majells. Ia berwajib menjalankan putusanputusan Majelis. Presiden tidak "neben", akan tetapi "untergeordnet" kepada Majelis. IV.Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah Majelis. DI bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presid en ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power and responssibility upon the President). V. Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Di sampingnya Presiden adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk undang-undang (Gesetzgebung) dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara (Staatsbegrooting). Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan, akan tetapi Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan, artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari pada Dewan. VI. Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak Bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan memperhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada Dewan, akan tetapi tergantung dari pada Presiden. Mereka ialah pembantu Presiden. VI.I Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas. Meskipun Kepala Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan "diktator", artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Diatas telah ditegaskan bahwa ia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kecuali itu ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota -anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyavvaratan Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Pennusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa minta pertanggungan jawab kepada Presiden. Menteri-menteri negara bukan pengawal tinggi biasa. Meskipun kedudukan menteri negara tergantung dari pada Presiden, akan tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa oleh karena menteri-menterilah yang, terutama menjalankan kekuasaan pemerintah (pouvoir executif) dalam praktek. Sebagai pemimpin departemen, menteri mengetahui seluk-beluk hal-hal yang mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubung dengan menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang mengenai departemennya. Memang, yang dimaksudkan ialah, para menteri itu pmnimpin pemimpin negara. Untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara, para menteri bekerja bersama satu sama lain seerat-eratnya dibawah pimpinan Presiden. BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN NEGARA Pasal 1 Menetapkan bentuk Negara Kesatuan dan Republik mengandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah penyelenggara negara yang tertinggi. Majelis ini diangogap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara. BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 Maksudnya ialah supaya seluruh rakyat, seluruh golongan. seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis sehingga Majelis itu akan betul-betul dapat dianggap sebagai penjelmaan rakyat. Yang disebut "golongan- golongan" ialah badan-badan seperti koperasi serikat pekeria, dan lain-lain badan kolektif. Aturan demikian memang sesuai dengan aliran zaman. Berhubung dengan anjuran mengadakan sistem koperasi dalam ekonomi, maka ayat ini mengingat akan adanya golongan-golongan dalam badang badan ekonomi. Ayat 2 Badan yang akan besar jumlahnya bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Sedikitsedikitnya, jadi kalau perlu dalam 5 tahun tentu boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan istimewa. Pasal 3 Oleh Karena Maelis Permusyawaratan Rakyat memegang, kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas, mengingat dinamik masyarakat, sekali dalam 5 tahun Majelis memperhatikan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendaknya dipakai untuk dikemudian hari. BAB III KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2 Presiden Ialah kepala Kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair) Pasal 5 ayat 1 Kecuali executive power, Presiden bersama -sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menjalankan legislative power dalam negara. Pasal-pasal 6, 7, 8, 9 Telah,jelas. Pasal-pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15 Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam pasal-pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara. BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16 Dewan ini ialah sebuah Counci1 of State yang berwajib memberi Pertirnbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Ia sebuah badan penasehat belaka. BAB V KEMENTERIAN NEGARA Pasal 17 Lihatlah di atas. BAB VI PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 18 I. Olehkarena Negara Indonesia itu suatu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staatjuga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. II. Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut. BAB VII DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pasal-pasal 19, 20, 21, dan 23 Lihatlah diatas. Dewan ini harus memberi persetujuannya kepada tiap-tiap rancangan undang-undang dari pemerintah. Pun Dewan mempunyai hak inisiatif untuk menetapkan undang-undang. III. Dewan ini mempunyai juga hak begrooting pasal 23. Dengan ini, Dewan Perwakilan Rakyat mengontrol pemerintah. Harus diperingati pula bahwa semua anggota Dewan ini merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 22 Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagal ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undangundang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat. BAB VIII HAL KEUANGAN Pasal 23 ayat 1, 2, 3, 4 Ayat I memuat hak begrooting Dewan Perwakilan Rakyat. Cara menetapkan anggaran pendapatan dan belanja adalah suatu ukuran bagi sifat pemerintahan negara. Dalam negara yang berdasarkan fascisme, anggaran itu ditetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam negara demokrasi atau dalam negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat, seperti Republik Indonesia, anggaran pendapatan dan belanja itu ditetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja buat hidup, harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan perwakilannya. Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Pasal 23 menyatakan bahwa dalam hal menetapkan pendapatan dan belanja, kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat lebih kuat daripada kedudukan pernerintah. Ini tanda kedaulatan rakyat. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lainlainnya, harus ditetapkan dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Juga tentang hal macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Ini penting karena kedudukan uang itu besar pengaruhnya atas masyarakat. Uang terutama adalah alat penukar dan pengukur harga. Sebagai alat penukar untuk memudahkan pertukaran jual-beli dalam masyarakat. Berhubung dengan itu perlu ada macam dan rupa uang yang diperlukan oleh rakyat sebagai pengukur harga untuk dasar menetapkan harga masing-masing barang yang dipertukarkan. Barang yang menjadi pengukur harga itu, mestilah tetap harganya, jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur. Oleh karena itu, keadaan uang itu harus ditetapkan dengan undang-undang. Berhubung dengan itu, kedudukan Bank Indonesia yang akan mengeluarkan dan mengatur peredaran uang kertas, ditetapkan dengan undang-undang. Ayat 5 Cara pemerintah mempergunakan uang belanja yang sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, harus sepadan dengan keputusan tersebut. Untuk memeriksa tanggung jawab pernerintah itu perlu ada suatu badan yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah. Suatu badan yang tunduk kepada pemerintah tidak dapat melakukan kewajiban yang seberat itu. Sebaliknya badan itu bukanlah pula badan yang berdiri di atas pemerintah. Sebab itu kekuasaan dan kewajiban badan itu ditetapkan dengan undangundang. BAB IX KEKUASAAN KEHAKIMAN Pasal 24 dan 25 Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. BAB X WARGANEGARA Pasal 26 Ayat 1 Orang-orang bangsa lain, misalnya orang peranakan Belanda, peranakan Tionghoa, dan peranakan Arab yang bertempat kedudukan di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah aimya dan bersikap setia kepada Negara, Republik Indonesia dapat menjadi warga negara. Ayat 2 Pasal 27, 30, 31, ayat 1 Telah jelas. Pasal-pasal ini mengenai hak-hak warga negara. Pasal 28, 29, ayat 1, 34 Pasal ini mengenai kedudukan penduduk. Pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk membuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusian. BAB X1 AGAMA Pasal 29 ayat I Ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. BAB XII PERTAHANAN NEGARA Pasal 30 Telah jelas. BAB XIII PENDIDIKAN Pasal 31 ayat 2 Telah jelas. Pasal 32 Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju kearah kemajuan adab, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusian bangsa Indonesia. BAB XIV KESEJEHTERAAN SOSIAL Pasal 33 Dalam pasal 33 tercanturn dasar demokrasi, ekonomti produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masya rakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonmian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ketangan orang seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada ditangan orang-seorang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 34 Telah cukup jelas, lihat diatas. BAB XV BENDERA DAN BAHASA Pasal 35 Telah jelas. Pasal 36 Telah jelas. D1 daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-balk (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipeliharajuga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. BAB XVI PERUBARAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 Telah jelas.

  • TADABBUR HAJI

    رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau dan (jadikanlah) diantara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadat haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]:128) Tadabbur haji adalah upaya memahami secara mendalam makna yang tersimpan dalam manasik atau rangkaian tata cara ibadah haji. Sebagaimana yang kita dapat pahami dari ayat di atas, manasik haji ini adalah satu hal yang Ibrahim mohonkan kepada Allah untuk ditunjuki. Dan tiga point di dalam doa Ibrahim sebagaimana tertera pada ayat di atas itu adalah satu kesatuan doa yang saling berkaitan. Dimana darinya kita dapatkan kesimpulan bahwa rangkaian tata cara ibadah haji yang Ibrahim mohonkan kepada Allah itu adalah adalah sebuah rangkaian peribadatan yang diharapkan dapat menjadi media untuk membentuk jiwa-jiwa yang berserah diri kepada Allah serta sekaligus menjadi jalan pertaubatan. Jalan kembali kepada fitrah. Dan jika kita kembali mengkaji hujjah Ibrahim yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu: IMAN + TIDAK MENCAPURADUKAN IMAN DENGAN KEZALIMAN = AMAN Kita mendapati terdapat beberapa narasi serupa itu di dalam Qur’an yang diantaranya: IMAN + BERTAKWA = BERKAH DARI LANGIT DAN BUMI (QS. Al-A’raf [7]: 96) IMAN + BERAMAL SHALEH = KEBAHAGIAAN DAN TEMPAT KEMBALI YANG BAIK (QS. Ar-Rad [13]:29) IMAN + BERSERAH DIRI = SURGA DAN DIGEMBIRAKAN (QS. Az-Zukhruf [43]:69-70) Yang dari itu dapat kita simpulkan bahwa seorang muslim itu; atau orang berserah diri kepada Allah itu adalah mereka yang BERAMAL SHALEH atau yang BERTAKWA atau yang TIDAK MENCAMPURADUKAN IMAN DENGAN KEZALIMAN itu. Dan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, jika kita berbicara dalam konteks DIN atau agama atau sistem atau tatanan hidup, maka implementasi dari pada semua itu adalah membangun PERSATUAN DALAM KASIH SAYANG yang di dalamnya diwujudkan budaya saling meminta; budaya hidup; budaya bermasyarakat, dimana seluruh interaksi di dalamnya didasarkan dan disandarkan kepada nama Allah. Lahirnya permohanan dari diri Ibrahim kepada Allah untuk dutunjukan prihal manasik haji; ditunjukan tata cara pelaksaan berhaji tahapan demi tahapannya itu, memperlihatkan kepada kita bahwa perkara manasik ini adalah sebuah perkara yang sangat penting. Ya. Karena memang rupanya di dalam peribadatan haji ini; yang sudah berlangsung beribu-ribu tahun ini, tersimpan padanya nilai-nilai dan formulasi kesuksesan dunia dan akhirat. Tersimpan padanya rahasia untuk mewujudkan persatuan dan persaudaraan umat manusia. Rahasia untuk mewujudkan perdamaian yang abadi dan menghentikan budaya pertumpahan darah dan kerusakan. Namun dari pada itu satu hal yang harus kita pahami dengan baik terkait pelaksanaan peribadatan; baik itu shalat, puasa, zakat, haji atau yang peribadatan lainnya, bahwa semua ritual-ritual peribadatan tersebut haruslah kita pandang hanya sebuah media. Sebuah alat. Media atau alat bagi kita untuk membentuk diri. Mentraining diri kita untuk sampai kepada kualitas tertentu. Semua itu bukan untuk kepentingan Allah tapi untuk kepentingan kita manusia. Dan sungguh Allah tidak membutuhkan satu apapun dari kita. Dia Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Maka dari pada itu, dalam melaksanakan ibadah haji, hendaklah kita benar-benar meniatkanya sebagai jalan yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Lebih dekat kepada takwa. Lebih dekat kepada kesucian diri. Fokus kita adalah menyerap nilai dan pesan yang hendak Allah sampaikan melalui ibadah tersebut serta memproses diri kita menuju kualitas yang dikehendakinya dan bukan hanya sekedar menjalankan ritus-ritus kosong tanpa niat dan pemaknaan yang mendalam.

Tampilkan Semua

Halaman (28)

  • Nation Character Building | Rumah Kebangsaan Pancasila

    Atas Profile Visi - Misi Team Ikrar Program Profile RKP Mukadimah Sesuai dengan namanya, Rumah Kebangsaan Pancasila adalah sebuah perkumpulan yang berfokus pada upaya turut serta mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kebangsaan Indonesia sebagai bagian penting dari Nation Building. Pancasila - Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI adalah format utuh yang menjadi landasan pikir, rasa, kata dan gerak Rumah Kebangsaan Pancasila dalam upaya sungguh-sungguhnya membantu negara mensukseskan nation building yang berorientasi pada nation character building demi terwujudnya NKRI yang kuat dan bermartabat. Rumah Kebangsaan Pancasila senantiasa akan setia membantu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta terwujudnya persaudaraan bangsa-bangsa di atas dasar KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI dan KEADILAN SOSIAL yang menjadi cita-cita dan perjuangannya bangsa Indonesia sejak mula-mula itu dengan sendirinya merupakan bagian yang satu dengan cita-cita dan perjuangan Rumah Kebangsaan Pancasila. Profile Singkat Rumah Kebangsaan Pancasila atau disingkat RKP adalah perkumpulan terbuka yang digagas sejak tahun 2009 oleh Bapak Irwan Hasanuddin seorang praktisi dunia pendidikan yang telah lama aktif berkontribusi mendidik generasi bangsa. Meski RKP secara legal formil baru tercatat dalam akte notaris pada tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh BUDI ARYANTO, SH, serta tercatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia nomer: AHU-0003972.AH.01.07.TAHUN 2018, namun lama sebelum itu RKP telah aktif turut serta berkontribusi untuk bangsa dan negara dengan jalan mensosialisasikan Nasionalisme Indonesia sebagai bagian dari Nation Character Building. Dan bahkan di tahun 2018 sosialisasi nasionalisme Indonesia yang dijalankan oleh RKP telah diikuti oleh lebih dari dua puluh ribu peserta. Pancasila - Bhinneka Tunggal Ika, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijadikan sebagai format utuh pikir, rasa, kata dan gerak dari pada RKP membuat RKP lahir, berdiri dan tumbuh dalam semangat untuk turut serta sebesar-besarnya mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD'45. Dan karena itulah program yang paling mendasar di RKP adalah mensuksuskan gerakan Nation Character Building. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas tentang nilai-nilai kebangsaan Indonesia menjadi prioritas utama kegiatan RKP, kerena kami meyakini bahwa hanya ketika jati diri bangsa telah dikenali, tertanam dan menjadi jiwa yang mendasari gerak anak-anak bangsa, maka terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur adalah hal yang dekat. Sebagai sebuah organisasi, Rumah Kebangsaan Pancasila bersifat terbuka dimana setiap orang dapat menjadi bagian dari RKP sejauh yang bersangkutan mempunyai semangat untuk mengabdi kepada negeri, setia kepada ajaran kebangsaan Indonesia, siap untuk mentaati peraturan-peraturan organisasi serta siap bergotong-royong bersama-sama mewujudkan tujuan organisasi dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Rumah Kebangsaan Pancasila menetapkan diri dan berkomitmen untuk mendukung pemerintah serta berperan aktif sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila, mewujudkan amanat UUD 1945 serta berjuang dengan sebaik-baiknya untuk kemajuan dan kepentingan bangsa dan negara. Dan selain dari pada itu, RKP juga menjaga betul segala bentuk intervesi pihak-pihak, kelompok atau siapapun serta kepentingan apapun yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia serta tidak sejalan dengan peraturan yang telah ditetapkan organisasi. Di dalam setiap gerak dan langkahnya yang senantiasa berpijak kuat kepada Pancasila dan UUD'45, RKP akan terus menerus melakukan penyempurnaan paham, wawasan dan konsepsi gerak dan langkah oraganisai dengan mengacu kepada ajaran-ajaran Bung Karno selaku Pemimpin Besar dari pada Revolusi Indonesia yang tentunya tidaklah dengan itu berarti mengesampingkan sumber serta tokoh-tokoh yang lain. RKP akan berusaha untuk turut serta mengakat kembali nama dan ajaran-ajaran Bung Karno serta meyebarluaskannya agar kembali hidup di tengah-tengah prikehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebab dalam keyakinan kami, kembalinya ajaran Bung Karno di tengah-tengah perikehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia ini juga adalah salah satu prasyarat dari dapat terwujudnya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Visi dan Misi VISI: Menjadi organisasi terbaik yang sebaik-baiknya hadir dengan dedikasi penuh untuk nation building yang berorientasi pada nation character building. MISI: Mensosialisasikan ajaran kemerdekaan kebangsaan Indonesia dengan seluas-luasnya dengan berbasis pada akar sejarah kejadian bangsa Indonesia itu sendiri. Menjembatani ajaran kemerdekaan kebangsaan Indonesia dengan ajaran agama yang memang pada dasaranya mempunyai dasar-dasar nilai yang sama. Membawa Indonesia kepada rel revolusinya dengan mengembalikan peran Bung Karno sebagai Pemimpin Besar Revolusi Indonesia; dimana ajaran-ajarannya dijadikan rujukan utama arah perjalanan bangsa dan negara. Menciptakan media, sarana dan wahana untuk pembentukan karakter bangsa dan mencetak kader-kader yang berdedikasi tinggi untuk kemajuan bangsa dan negara. Menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya dengan mengembangkan berbagai usaha kerakyatan. Membangun sinergi dan kemitraan yang baik dan sehat baik dengan pemerintah maupun organisasi-organisasi lain. Team RKP Kami menyebutnya sebagai sebuah team. Sebuah team yang sinergis di dalam sebuah dedikasi yang besar dan tunggal untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh Proklamasi 17 Agustus 1945 seperti yang tertera dengan terang di dalam Deklarasi Kemerdekaan Indonesia (Pembukaan UUD 1945). Kusumo Priyono Ketua Dewan Pembina Tokoh yang sejak muda dikenal mempunyai nasionalisme yang besar ini, telah lama sekali aktif dan berkecimpung dalam usaha menumbuhkan kembangkan jiwa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Ciri khas yang tidak lepas darinya adalah gaya berpakaian seperti Bung Karno. Harapan besar yang dimilikinya saat ini adalah dapat menghabiskan hidupnya untuk kemajuan dan kebesaran Bangsa Indonesia. Irwan Hasanuddin Pendiri Kecintaannya yang besar kepada Bangsa dan Negaranya terlihat jelas dengan dedikasinya yang besar untuk memajukan pendidikan dan generasi bangsa Indonesia. Karya-karya besarnya seperti Citra Alam (wahana edukasi yang berfokus kepada pelatihan seni budaya dan karakter bangsa), Sekolah Tunas Bangsa (sekolah yang berbasis Budi Pekerti dan Keterampilan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kurikulum Nasional), serta Rumah Kebangsaan Pancasila (wadah bagi generasi bangsa untuk mendedikasikan diri demi kemajuan Bangsa dan Negara) adalah bukti kecintaannya kepada bangsa dan negara Indonesia. Edy Suryadi Ketua Umum Pengalaman panjangnya dalam upaya menumbuh-kembangkan Paham Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia (Nasionalisme Indonesia) kepada generasi bangsa serta wawasannya yang luas dan mendalam menjadi modal yang besar baginya untuk terlibat aktif mengatur gerak dan langkah Rumah Kebangsaan Pancasila untuk menjadi wadah yang benar-benar dapat berkontribusi besar bagi terwujudnya cita-cita revolusi Indonesia: mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Trilogi Rumah Kebangsaan Pancasila BER-ILMU ​ Di RKP kami mempunyai budaya belajar yang tinggi. Belajar dan terus menerus menggali ilmu dengan sedalam-dalamnya adalah keharus bagi kami. Dan di bagi kami, keagamaan dan kebangsaan adalah dwi bidang ilmu yang wajib untuk kami pelajari dan kuasai dengan baik. BER-BUDI ​ Di RKP kami mengharuskan setiap orang bukan saja hanya untuk menjadi cerdas, tapi lebih penting lagi dari itu adalah berahlak mulia. Berakhlak mulia itu adalah sebaik-baiknya buah dari berilmu. Dan bagi kami, menjadi seorang Nasionalis yang Religius adalah bentuk terbaik dari berbudi. BER-BAKTI ​ Di RKP kami percaya bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Karena itu kami mendedikasikan diri untuk bangsa dan negara serta kemanusiaan. ​ Dan bagi kami, berbakti kepada bangsa, negara dan kemanusiaan adalah jalan untuk berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ikrar RKP KAMI PUTERA-PUTERI INDONESIA - RAKYAT INDONESIA, BANGSA INDONESIA – berikrar, bahwa: ​ 1. Kami mengikatkan diri dengan seteguh-teguhnya ikatan pada TERBENTUKNYA BANGSA INDONESIA pada SUMPAH PEMDUA 28 OKTOBER 1928, yang didorong oleh KEINGINAN LUHUR UNTUK MERDEKA dari penjajahan, yaitu: BANGSA INDONESIA YANG SATU NUSA SATU BANGSA SATU BAHASA / BHINNEKA TUNGGAL IKA, sebagai titik mula dari KEJADIAN INDONESIA. Oleh sebab itu kami menyatakan....: Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, Tanah Air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Pertama: Kedua: Ketiga: ​ 2. Kami menghormati dan menjunjung tinggi Pola Pikir "INDONESIA RAYA" pada Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai suatu bentuk Wawasan Kebangsaan Indonesia mula-mula, arah dan cita-cita mula-mula daripada REVOLUSI INDONESIA, serta menghormati "BENDERA MERAH PUTIH" sebagai bendera pemersatu, identitas dan simbol dari idea INDONESIA RAYA itu sendiri. 3. Kami menghormati dan menjunjung tinggi PERJUANGAN PERGERAKAN KEMERDEKAAN INDONESIA yang berlangsung selama17 TAHUN sebelum PROKLAMASI KEMERDEKAAN yang telah menghantarkan kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan, dalam rangka menuju kepada NEGARA INDONESIA YG MERDEKA BERSATU BERDAULAT ADIL & MAKMUR. Serta menghormati sepenuhnya perjuangan-perjuangan kemerdekaan nasional sebelum itu. 4. Kami menghormati dan menjunjung tinggi PROKLAMASI KEMERDEKAAN INDONESIA 17 AGUSTUS 1945, bebasnya TANAH AIR INDONESIA bebasnya BANGSA INDONESIA dari ikatan Kolonial, bentuk terwujudnya INDONESIA MERDEKA sebagai titik berangkat untuk penyusunan dan pembentukan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. 5. Kami memahami sepenuhnya bahwa DEKLARASI KEMERDEKAAN yang juga kita sebut PEMBUKAAN UUD 1945 itu adalah isi yang sedalam-dalamnya daripada PROKLAMASI dan merupakan penjelasan tentang DARI MANA dan MAU KEMANA kita sebagai BANGSA INDONESIA. 6. Kami menghormati dan menjunjung tinggi PANCASILA sebagai DASAR daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam hal ini dasar penyusunan UUD 1945 PROKLAMASI, yang m engakomodir BANGSA INDONESIA YANG SATU NUSA SATU BANGSA SATU BAHASA, yang menjunjung tinggi semboyan persatuan: BHINNEKA TUNGGAL IKA. 7. Kami memahami sepenuhnya bahwa PANCASILA sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran agama manapun ataupun kebenaran manapun, dan kami siap menjadikannya sebagai dasar pemersatu, dasar falsafah, serta moral-prilaku dalam berkehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat di Negara Indonesia, bahkan dimana pun berada karena keuniversalannya. Oleh sebab itu maka kami SIAP untuk melaksanakan sila-sila PANCASILA. ​ 8. Kami menghormati dan menjunjung tinggi UUD 1945 PROKLAMASI sebagai REL REVOLUSI untuk pembentukan, penataan dan pembangunan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA dalam rangka melaksanakan REVOLUSI INDONESIA mewujudkan MASYARAKAT INDONESIA YANG ADIL DAN MAKMUR. 9. Kami menghormati dan menjunjung tinggi GARUDA PANCASILA sebagai lambang negara dan sebagai formatika pola susunan UUD 1945 PROKLAMASI yang sempurna-tetap, serta menghormati simbol-simbol lainnya yang menjelaskan pola susunan dari NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA konseptual secara murni dan utuh. 10. Kami menghormati dan menjunjung tinggi empat konsensus yang menjadi EMPAT PILAR KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA, berupa konsepsi-konsepsi yang kita yakini akan memerdekakan kehidupan berbangsa bernegara dan bermasyarakat daripada Bangsa Indonesia, yaitu: PANCASILA, UUD 1945, NKRI dengan semboyan persatuan kita BHINNEKA TUNGGAL IKA. 11. Kami mendukung sepenuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia turut melaksanakan KETERTIBAN DUNIA yang berdasarkan KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI dan KEADILAN SOSIAL dan turut mewujudkan PERSAUDARAAN BANGSA-BANGSA yang tanpa eksploitasi manusia atas manusia bangsa atas bangsa. SEMOGA TUHAN YG MAHA PENGASIH MENYEMPURNAKAN KEMERDEKAAN BANGSA INDONESIA DGN SESEMPURNA SEMPURNANYA KEMERDEKAAN. SEGALA PUJI BAGINYA, YANG MAHA KUASA ATAS SELURUH ALAM. MERDEKAA!! Program Kegiatan RKP Rumah Kebangsaan Pancasila berkomitmen mendedikasikan diri kepada tercapainya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Program-program kegiatan RKP berikut ini sepenuhnya diarahkan kepada upaya Nation Building yang berorientasi pada Natioan Character Building serta sepenuhnya diniatkan sebagai bakti dan persembahan RKP kepada bangsa dan negara: 1. Workshop Kebangsaan Program Sosialisasi Nasionalisme Indonesia adalah bagian dari program "Nation Character Building" yang diselenggarakan oleh Rumah Kebangsaan Pancasila yang berkolaborasi dengan Citra Alam dan Taman Wisata Edukasi Jabal Rahman. Program ini bertujuan untuk menjadi bagian dari upaya menumbuh-kembangkan rasa kebangsaan dan pengenalan akan jati diri bangsa kepada masyarakat Indonesia secara luas. Program ini menjadi penting lantaran dikenal dan dijiwainya ajaran kebangsaan Indonesia oleh masyarakat Indonesia secara luas merupakan syarat pokok dari upaya mewujudkan tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Saat ini telah lebih dari 22.000 peserta yang pernah mengikuti acara Workshop Kebangsaan atau Sosialisasi Nasionalisme Indonesia ini. Dan dari kegiatan kaderisasi pemateri yang terus dijalankan, saat ini RKP telah memiliki banyak pemateri yang mampu menyampaikan sosialisasi nasionalisme Indonesia ini dengan kualitas yang teruji. Bahkan beberapa diantaranya adalah pemateri-pemateri usia remaja. kritoporus Purnawirawan Margono SNI kritoporus 1/3 2. Tour Kebangsaan Tour Kebangsaan dalam konten mempunyai kemiripan dengan Workshop Kebangsaan. Hanya saja Tour Kebangsaan ini dikemas outdoor dan memiliki durasi yang lebih pendek dibandingkan dengan Workshop Kebangsaan. Tour Kebangsaan ini dilaksanakan di areal Rumah Kebangsaan Pancasila dimana di areal tersebut terdapat berbagai miniatur kebangsaan yang dipakai sebagai media memperkenalkan paham kebangsaan Indonesia. Dalam pelaksanaan yang berlangsung kurang lebih 40 menit ini, para peserta secara komprehensif akan diajak untuk memahami sejarah inti kejadian bangsa Indonesia. Mulai dari memahami bagaimana bangsa Indonesia ini terbentuk dan segala hal yang mendasarinya, bagaimana bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan dan prinsip-prinsip yang dibawanya, bagaimana negara Indonesia ini disusun dan hal-hal pokok yang menjadi dasar penyusunanannya serta bagaimana bentuk keperibadaian bangsa Indonesia yang harusnya kita jalankan sesuai dengan takdir kejadian bangsa kita tersebut. Nurmansyah - Tour Kebangsaan 2 gerabang bhinneka tunggal ika tour kebangsaan Nurmansyah - Tour Kebangsaan 2 1/3 3. Lomba Pidato Bung Karno Program Lomba Pidato Bung Karno adalah program rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Rumah Kebangsaan Pancasila dengan tujuan mengangkat kembali nama dan ajaran-ajaran Bung Karno sebagi seorang Pendiri Bangsa dan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia. Mendorong khususnya generasi muda serta masyarakat luas pada umumnya untuk mengenal ajaran-ajaran Bung Karno tentu sangatlah penting artinya bagi perikehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kembali hadirnya ajaran-ajaran Bung Karno sebagai rujukan bangsa Indonesia dalam memahami ajaran kebangsaannya adalah satu prasyarat agar gerak langkah bangsa ini benar-benar berada di atas track yang sebenar-benarnya dari pada Revolusi Indonesia. Dan Lomba Pidato Bung Karno yang kami selenggarakan setiap tahunnya ini diharapkan dapat menjadi trigger yang memicu masyarakat luas untuk mengarahkan perhatiannya kepada Pemimpin Besar Revolusi Indonesia dan ajaran-ajarannya. Dan sampai dengan tahun 2019 ini Lomba Pidato Bung Karno ini telah kami selenggarakan untuk yang ke 5 kalinya. WhatsApp Image 2018-11-24 at 23.41.44 WhatsApp Image 2018-11-24 at 23.41.49 WhatsApp Image 2018-11-24 at 23.41.33 WhatsApp Image 2018-11-24 at 23.41.44 1/7 4. Merajut Persatuan Antar Umat Agama Merajut Persatuan Antar Umat Beragama adalah satu program yang dijalankan Rumah Kebangsaan Pancasila dengan tujuan untuk mengeratkan rasa persatuan dan persaudaraan antar umat beragama. Program ini diselenggarakan melalui jamuan makan bersama lintas agama yang diisi dengan sambutan tokoh-tokoh, diskusi dan silaturahim yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk mencairkan kekakuan pandangan antar umat beragama di Indonesia ini. Sebagai sesuatu yang sakral sering kali agama memang sering kali menghadirkan halangan-halangan dalam terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa dalam ragam perbedaan agama yang kita miliki. Adanya nilai-nilai yang sama dan satu pesan yang serupa dalam setiap agama yang mendiami negeri ini serta keberadaan Pancasila sebagai bahasa hidup bersama yang mempunyai daya besar untuk mempersatukan segala bentuk perbedaan menjadi dasar bagai RKP untuk menjalankan Program Merajut Persatuan Antar Umat Beragama ini. lintas agama - bhinneka tunggal ika_edit Lintas Agama kusumo priyono - lintas agama lintas agama - bhinneka tunggal ika_edit 1/4 5. Mengangkat Kualitas Generasi Muda Melalui Program Magang ke Jepang Mengangkat Kualitas Generasi Muda Melalui Program Magang Kerja di Jepang adalah program yang dirintis RKP sejak tahun 2016. Program yang RKP jalani dengan berkolaborasi bersama LPK-YBHS ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kemandirian anak-anak bangsa. Program ini dirancang untuk menjadi sebuah model pendidikan baru yang memiliki efektifitas yang tinggi dan mempunyai impact yang berlapis. Efektifitas yang tinggi dari model pendidikan ini lantaran melalui program ini setiap peserta akan secara langsung berlajar dari realitas kehidupan. Dan dipilihnya Jepang sebagai negeri tujuan dimana peserta dikirim untuk bekerja di sana selama minimal satu tahun dan maksimal 5 tahun lamanya, lantaran Jepang mempunyai budaya dan etos kerja yang tinggi, memiliki budaya sosial masyarakat yang dewasa dan memiliki terapan teknologi yang baik dalam berbagai bidang. Setiap peserta yang mengikuti program ini diharapkan dapat terupgrade kualitas diri dan kesejahteraan hidupnya. WhatsApp Image 2018-06-01 at 08.46.09 WhatsApp Image 2018-06-01 at 08.39.43 WhatsApp Image 2018-05-24 at 20.11.03 WhatsApp Image 2018-06-01 at 08.46.09 1/7 6. Pendampingan UMKM Pendampingan UMKM adalah program yang sudah dilakukan RKP sejak tahun 2014. Dalam program ini RKP melakukan mentoring dan pendampingan pengelolaan kepada pelaku UMKM mulai dari membuat perencanaan usaha, persiapan-persiapan administatif dan lain-lain, pemasaran sampai dengan pengelolaan dan penataan sistem usaha. Sampai dengan 2019 ini Rumah Kembangsaan Pancasila telah berhasil membantu dan mendampingi sekitar lebih dari 25 UMKM dalam menjalankan usahanya dan memastikannya usahanya terus tumbuh dan berkembang. Pendampingan UMKM adalah salah satu program yang kami pandang penting di RKP. Melalui program inilah diharapkan tumbuh semangat-semangat kewirausahaan dan lahir wirausahawan-wirausahawan yang keberadaannya akan turut memperkuat perekonomian negeri ini. Dan untuk terus memperkuat hal tersebut kami pun telah membentuk sebuah koperasi yang diharapkan nantinya dapat menjadi solusi permodalan bagi para pelaku UMKM. 44643404_2070508823006968_18147241633198 WhatsApp Image 2018-11-09 at 11.09.21 44827990_2070509023006948_60511790324923 44643404_2070508823006968_18147241633198 1/5 7. Membangun Kemandirian Desa Membangun Kemandirian Desa adalah program yang dijalankan Rumah Kebangsaan Pancasila dengan bersinergi bersama para pengurus, tokoh dan masyarakat desa setempat untuk bergotong royong bersama memajukan desanya. Dalam program ini RKP lebih mengambil peran sebagai pihak yang membantu pengurus dan masyarakat desa untuk membangun memajukan desanya. RKP membantu mengalisa dan menemukan potensi-potensi yang dimiliki desa, kemudian merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh desa untuk mengoptimalkan potensi tersebut dan secara khusus memberdayakan dan menggerakan pemuda pemudi desa untuk ambil bagian memajukan desanya. Dalam pelaksanaannya proses menuju desa yang mandiri ini harus dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat desa itu sendiri. Sebab kesusksesan dari pada program ini sangatlah bergantung pada kesadaran dan kepedulian yang kuat dari pada masyarakat desa tersebut. 92666c_771fdb4befb9427cac79fb98df90a64e~ WhatsApp Image 2018-11-14 at 17.11.25 WhatsApp Image 2018-11-15 at 16.21.21 92666c_771fdb4befb9427cac79fb98df90a64e~ 1/4 8. Gerakan Sosial Kemasyarakatan Gerakan Sosial dan Kemasyarakatan adalah program yang diimplementasikan oleh Rumah Kebangsaan Pancasila dengan memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan hidup. RKP juga ambil bagian untuk turut serta dalam mengatasi permasalahan-permasalah mendasar yang ada di masyarakat. Menyantuni anak-anak yatim dan duafa, mengatasi kenakalan remaja dan penyalah-gunaan narkoba, mengatasi masalah penanggulangan sampah dan hal-hal lainnya yang umum terdapat di lingkuangan masyarakat. Dalam menjalankan program ini RKP bekerjasama dengan pemerintah dan mitra-mitra terkait sesuai dengan bidang dan kompetensinya. Tentu hal ini tidak dapat berhasil hanya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan. Harus ada tindakan dan langkah nyata untuk menarik masyarakan terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. 33721659_1671569149593166_46305771700858 anak rbc 35369056_215358055920386_148544739890062 33721659_1671569149593166_46305771700858 1/3

  • Tadabur Haji dan Umroh | Mencapai Puncak Ketakwaan | Hujjah dalam Haji

    Outbound Religi - Kebangsaan Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum Paket Program Outbound Religi dengan media Ritual Ibadah Haji dan Umroh ini menekankan pada kemampuan kita untuk menyerap secara mendalam pelajaran berharga yang terkandung di dalam setiap rangkaian prosesi ibadah Haji atau Umroh. Yang dengan itu: ​ ​ Ketika saatnya kesempatan untuk berhaji atau umroh itu datang, kita telah benar-benar siap melaksanakannya dengan baik dan benar. Sekalipun kesempatan untuk berhaji atau umroh itu belum datang kepada kita, pelajaran-pelajaran berharga yang terkandung di dalamnya yang telah kita pahami tersebut tentu akan sangat berguna untuk menjadi bekal kita dalam hidup. Manasik 01 Manasik 02 Manasik 09 Manasik 01 1/9 Kegiatan Outbound Religi ini berdurasi kurang lebih 120 menit dan terdiri dari dua sesi. Sesi pertama dilakukan di indoor yang berisi pemaparan komprehensif tentang hakikat haji, tata cara pelaksanaan ibadaha haji dan makna dibalik setiap rangkaian prosesi ritual yang ada di dalamnya. ​ Kemudian sesi kedua dilakukan di outdoor yang berisi simulasi praktek pelaksaan ibadah haji bagian demi bagian mengikuti tuntunan syariah dalam bimbingan yang memungkinkan peserta dapat memaknai secara mendalam dan menyerap keseluruhan pengajaran yang terkandung di dalam keseluruhan prosesi ritual ibadah haji tersebut. ​ Beberapa point penting dalam pengajaran yang akan kita dapatkan melalui Program Outbound Religi adalah sebagai berikut: 1. Mengenal fitrah Allah dan fitrah penciptaan manusia - Tuhan itu esa manusia itu satu 2. Mengenal kasih sayang sebagai esensi kehidupan dan inti dari pada ajaran Islam itu sendiri 3. Mengenal common interest dan common sense umat manusia dan keharusan manusia untuk bersatu 4. Mengenal persatun dalam kasih sayang adalah sebuah keharusan bagi umat manusia 5. Memahami formula kesuksesan hidup dan dasar perdamaian dunia melalui hujjah Ibrahim 6. Memahami cinta yang hakiki sebagai fitrah sejati mansuia dan kunci kebahagiaan 7. Memahami tanggung jawab manusia terhadap keluarga, lingkungan dan bangsanya 8. Memahami jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah - mengendalikan hawa nafsu dan ego 9. Memahami bahwa ahlaq yang baik adalah hal yang paling utama yang harus dikejar 10. Memahami arti dan implementasi berserah diri kepada Allah Tuhan Semesta Alam Tempat Penyelenggaraan CITRA ALAM REVIRSIDE - BOGOR JL. Jogjogan No.99, Ds. Jogjogan, Cilember, Cisarua Bogor CITRA ALAM LAKESIDE - TANGERANG Pulau Situ Gintung 3, Jl. Kerta Mukti No. 121 Cirendeu, Ciputat. CITRA ALAM SEASIDE - ANYER Jl. Raya Anyer-Sirih, Kampung Kapling, Cikoneng, Anyer. TM. WISATA EDUKASI JABAL RAHMAH - LOMBOK Dusun Rungkan Barat, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Testimoni CV. PUTERA PERSADA "Bukan cuma mengerti setiap rukun haji, tapi kami juga jadi mengerti makna dari ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh, tawaf, berqurban, sai dan tahallul. Kami berterima kasih sekali atas bimbingan dan arahan dan semoga setiap nilai dalam haji dapat kami jadikan prinsip dalam hidup. ARINDA POINT Kita akan mendapatkan gambaran prosesi Ibadah Haji, dan memahami inti dari Keseluruhan prosesi Ibadah Haji yaitu membentuk pribadi yg berkesadaran, menumbuhkan Cinta yang Haqiqi, Kasih Sayang, menanggalkan ego, menjauhkan diri dari godaan2 syetan,dan Meleburkan diri didalam AsmaNya. BERDIKARI JAYA "Rupanya haji itu adalah sebuah proses perjalan menusia untuk mencapai ketaqwaan dan untuk kembali kepada Allah. Prosesi haji dari ihram sampai tahalul mengajarkan kita bagaimana proses untuk sampai kepada ketaqwaan. Menjadi manusia yang sejati yang hidup seuai fitrah Allah." Album Kegiatan Klien Kami Artikel terkait: TADABBUR HAJI 64 Tulis komentar 3 PERSATUAN DALAM KASIH SAYANG 63 Tulis komentar 4 ESENSI HAJI 67 Tulis komentar 6

  • Manasik Umroh Haji | Mencapai Puncak Ketakwaan | Hujjah dalam Haji

    Napak Tilas Kebangsaan Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Umum Program Napak Tilas Kebangsaan ini adalah program pendidikan pelatihan karakter yang mengajarkan kepada kita tentang Jati diri kita sebagai sebuah bangsa, melalui program tersebut kita bisa memahami "Siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa" dengan penjelasan yang komprehensif melalui simbol-simbol seperti: Saung Sumpah Pemuda, Jalan 17 Tahun Perjuangan Kemerdekaan, Gerbang Kemerdekaan, Jembatan Emas Proklamasi, Gerbang Bhinneka Tunggal Ika, Miniatru Monas, Patung Garuda Pancasila, Miniatur Gedung MPR dan Miniatur Istana Presiden Halaman Sumpah Pemuda Gerbang Bhinneka Tunggal Ika Kegiatan Napak Tilas Kebangsaan Halaman Sumpah Pemuda 1/12 Durasi Program Napak Tilas Kebangsaan ini dilakukan selama 60 menit dengan disampaikan oleh 1 orang pemateri, penyampaian yang interaktif dengan setiap peserta dan dengan cara yang menyenangkan membuat suasana semakin meriah ditambah lagi dengan keterlibatan peserta ketika menyanyikan lagu-lagu Nasional Learning Point Dalam Program Napak Tilas Kebangsaan Makna hakiki dari pada Nasionalisme Indonesia. Sejarah terbentuknya Bangsa Indonesia dan nilai-nilai yang mendasarinya. Proses tercapainya kemerdekaan Indonesia dan nilai-nilai yang mendasarinya. Arti Proklamasi Kemerdekaan dan semangat yang menjiwainya. Makna dwi tunggal (kesatuan) Proklamasi dan Deklarasi Kemerdekaan. Siapa kita dan mau kemana kita sebagai sebuah bangsa (4 fase kajadian Indonesia). Hakekat Bangsa Indonesia dan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memahami apa itu Revolusi Indonesia yang belum selesai Kristalisasi makna dari nilai-nilai kemerdekaan dan implementasinya dalam kehidupan. Tempat Penyelenggaraan CITRA ALAM REVIRSIDE - BOGOR JL. Jogjogan No.99, Ds. Jogjogan, Cilember, Cisarua Bogor CITRA ALAM LAKESIDE - TANGERANG Pulau Situ Gintung 3, Jl. Kerta Mukti No. 121 Cirendeu, Ciputat. CITRA ALAM SEASIDE - ANYER Jl. Raya Anyer-Sirih, Kampung Kapling, Cikoneng, Anyer. TM. WISATA EDUKASI JABAL RAHMAH - LOMBOK Dusun Rungkan Barat, Desa Jango, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Testimoni CV. PUTERA PERSADA "Bukan cuma mengerti setiap rukun haji, tapi kami juga jadi mengerti makna dari ihram, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, lempar jumroh, tawaf, berqurban, sai dan tahallul. Kami berterima kasih sekali atas bimbingan dan arahan dan semoga setiap nilai dalam haji dapat kami jadikan prinsip dalam hidup. ARINDA POINT Kita akan mendapatkan gambaran prosesi Ibadah Haji, dan memahami inti dari Keseluruhan prosesi Ibadah Haji yaitu membentuk pribadi yg berkesadaran, menumbuhkan Cinta yang Haqiqi, Kasih Sayang, menanggalkan ego, menjauhkan diri dari godaan2 syetan,dan Meleburkan diri didalam AsmaNya. BERDIKARI JAYA "Rupanya haji itu adalah sebuah proses perjalan menusia untuk mencapai ketaqwaan dan untuk kembali kepada Allah. Prosesi haji dari ihram sampai tahalul mengajarkan kita bagaimana proses untuk sampai kepada ketaqwaan. Menjadi manusia yang sejati yang hidup seuai fitrah Allah." Mereka yang pernah mengikuti kegiatan ini: Artikel terkait: ESENSI PANCASILA ITU GOTONG ROYONG 1133 Tulis komentar 4 Bung Karno: Dasarnya Indonesia Merdeka Yang Kekal Abadi itu haruslah Pancasila 686 Tulis komentar 8 Definisi Demokrasi Terpimpin 207 Tulis komentar 4

Tampilkan Semua

Pos Forum (8)

  • Tes Forum

    Konten pos di forum RKP

  • Testing Forum

    Tensting forum

  • Welcome to the Forum!

    It’s good to have you here! Feel free to share anything - stories, ideas, pictures or whatever is on your mind. Here you can start discussions, connect with members, reply to comments, and more. Have something to say? Leave a comment or share a post!

Tampilkan Semua

Search Results